KILASMERDEKA, KOTAMOBAGU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu menggelar kegiatan sosialisasi tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kotamobagu tahun 2024.
Acara ini berlangsung di Foodsal Cafe, Kotamobagu dan dihadiri oleh seluruh BPD, LPM se-Kota Kotamobagu, serta kelima Komisioner KPU.
Pertemuan ini turut diisi oleh narasumber dari unsur pemerintahan dan akademisi, memperkuat informasi dan pemahaman terkait proses pemilihan umum.
Ketua KPU Kotamobagu, Mishart Manoppo, menegaskan komitmen KPU dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan peserta pemilihan.
“Netralitas semua pihak, termasuk ASN, perangkat desa, dan penyelenggara pemilu, menjadi fokus utama dalam menjamin keberlangsungan yang adil dan transparan”, tegasnya.
Menyikapi potensi konflik, Mishart menegaskan pentingnya menjaga integritas lembaga adat dan menghindari kesalahan dalam praktik politik. Dukungan penuh dari tokoh masyarakat diharapkan untuk menjaga keberlangsungan proses pemilihan yang damai.
“Jangan sampai ada BPD dan LPM yang jadi Tim sukses. Sehingga KPU berharap Toko adat dan tokoh masyarakat, sama-sama menjaga dan meredam konflik-konflik yang ada ditengah masyarakat,” ungkapnya.
Senada, Kadiv SosDikLih, Parmas dan SDM KPU Kotamobagu, Hairun Laode mengatakan yang lebih penting kualitas proses tahapan Pilkada itu.
“Jika ditemukan tahapan yang tidak sesuai, maka bisa melaporkan hal tersebut ke Bawaslu,” singkat Hairun Laode.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kotamobagu, Rafika Bora, menekankan peran sinergis antara Pemerintah dan lembaga pengawas untuk meminimalisir pelanggaran dalam tahapan Pemilihan Umum. Partisipasi tinggi pemilih di Kotamobagu menjadi dorongan untuk menjalankan pilkada dengan standar nasional yang tinggi.
Mengakhiri sesi, harapan terangkat bahwa kotamobagu mampu menjaga ketertiban dalam pemilihan dan tidak ditemukan pelanggaran yang mengganggu proses demokrasi. Semoga sikap transparansi dan tanggung jawab dari semua pihak dapat membawa sukses pada Pemilihan Umum di Kotamobagu.
